Sekitar 300 sopir angkutan kota atau angkot Surabaya dari empat lyn melakukan aksi mogok di depan pintu masuk…
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fary Djemi Francis menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat ragu menjalankan Peraturan…
Ada beberapa poin perihal hasil rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Driver Online (ADO) dengan pihak Kementerian Perhubungan…
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, jika terpilih menjadi pemimpin di ibukota tidak akan menghapus dan…
Taksi konvensional tak keberatan jika kebijakan tarif atas-bawah diberlakukan terhadap taksi daring. Taksi konvensional tak takut jika nantinya…
Pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi (online) oleh pemerintah berpotensi menciptakan tambahan pengangguran baru selain merugikan konsumen.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan terkait revisi PM 32 2016.
Pengamat transportasi dari Universitas Sugiapranata Semarang Djoko Setiawarno menilai Permen 32 Kemenhub mengenai transportasi online sudah mengakomodir
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mensosialisasikan PM 32 Tahun 2016, yang akan berlaku mulai 1 April mendatang.
Pemkot Bekasi melalui Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku siap menjembatani pertikaian antara Ojek Pangkalan dengan ojek online.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersilakan pemerintah daerah masing-masing untuk membuat aturan soal ojek online.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata meminta perusahaan transportasi online memberikan data jumlah armada.
Pemerintah dinilai tidak punya "kartu As" untuk menekan tranportasi online. Karena itu, perusahaan transportasi online tidak takut dengan…
Pemerintah akan memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, perlu upaya bersama untuk mencegah terjadinya lagi gesekan…
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardika mengatakan Indonesia merupakan market yang besar untuk transportasi berbasis online.
Divisi Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi berkomentar terkait revisi PM Perhubungan Nomor 32 Tahun…
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, PM 32 Tahun 2016 akan diberlakukan pada 1 April 2017.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan penetapan tarif angkutan sewa online sepenuhnya kepada gubernur, sesuai domisili perusahaan dan Kepala
JPNN.com 
