Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan pernyataan sikap sebagai tanggapan atas kebijakan penghapusan UN 2020.
Forum Honorer Non-K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) memuji Presiden Jokowi dan Ketum PGRI Unifah Rosyidi.
m Terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 disebut tidak terlepas dari peran Ketum PGRI Unifah Rosyidi, sehingga ada…
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan sejumlah isu terkait guru honorer K2, seperti soal NUPTK, PPPK, dan revisi…
Honorer K2 berharap Ketum PGRI Unifah Rosyidi ikut memperjuangkan terbitnya NIP PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP untuk honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus seleksi…
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, para guru honorer meski tak berstatus PNS tetap harus diberi kesempatan…
PB PGRI siap membantu kerja Mendikbud Nadiem Makarim dan jajarannya dalam tata kelola guru sehingga pendidikan semakin berkualitas,…
Saat ini kekurangan guru yang menyentuh level psikologis sejuta diisi oleh tenaga pendidik honorer.
Koordinator Honorer K2 Indonesia Bhimma mendukung Andi Asrun yang mendesak Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengundurkan diri.
Kuasa hukum guru honorer yakni Andi Asrun, resmi mengajukan gugatan kepada Ketum PGRI Unifah Rosyidi.
Ketum PGRI Unifah Rosyidi tidak mempersoalkan honorer K2 tetap dites dalam rekrutmen PPPK tahun ini.
Besok, secara resmi guru honorer lewat kuasa hukumnya Andi Asrun, menggugat Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Andi Asrun selaku kuasa hukum guru honorer terus mendesak agar Unifah Rosyidi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketum…
Andi Asrun sebagai kuasa hukum guru honorer menilai Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi tidak peduli dengan nasib para…
Guru honorer lewat kuasa hukumnya Andi Asrun, mendesak Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengundurkan diri.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan sikapnya tetap memperjuangkan nasib guru honorer K2 dan mendorong revisi UU ASN.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mestinya memperjuangkan nasib honorer K2, bukan malah menjadi mirip jubir pemerintah.
Pentolan Honorer K2 menilai, pemerintah menghemat triliunan rupiah karena mempekerjakan honorer K2 dengan gaji sangat murah.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai penyelesaian masalah honorer jangan dibawa – bawa ke ranah politik.
Presiden Jokowi mengundang pengurus PB PGRI guna meminta masukan terkait kebijakan seputar pengembangan SDM, termasuk soal guru honorer.
JPNN.com 
