Industri Jumat, 30 Juli 2021 – 20:51 WIB
Ini Syarat Penerima BSU dari Kemenaker
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan persyaratan bagi penerima BSU. Simak selengkapnya
Kemenaker bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai menggodok penyusunan upah minimum 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan persyaratan bagi penerima BSU. Simak selengkapnya
Risiko paling buruk ketika UMP 2021 naik adalah potensi buruh kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin besar,…
Jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun…
Melki memahami kebijakan menaker tidak menaikkan upah minimum 2021. Ekonomi pada masa pemulihan di tengah Covid-19.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil kepada nasib buruh, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.
Gubernur Ganjar Pranowo menerima surat edaran Menaker yang meminta para kada menetapkan Upah Minimum tahun 2021 sama dengan…
Gus Nabil berharap persoalan UMP harus menguntungkan pengusaha dan pekerja, karena itu dia menginginkan ada win-win solution. Di…
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: DPR dan Pemerintah menyepakati dua hal penting yang harus diketahui para buruh.
Dua perusahaan operator restoran Din Tai Fung di Sydney dan Melbourne diajukan ke pengadilan federal oleh salah satu…
Elemen buruh akan menggelar aksi besar-besaran secara serentak di Jakarta dan sejumlah daerah lain demi menolak RUU Omnibus…
RUU Cipta kerja mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada…
Kalau selama ini para pekerja dan buruh sudah merasa baik dengan sistem upah minimum, maka perlu dipertahankan bahkan…
Gubernur Banten telah menetapkan UMK tahun 2020 dan sudah dilaporkan ke pemerintah pusat.
Serikat pekerja Kabupaten Bogor meminta upah minimum untuk masa kerja di atas satu tahun sebesar Rp 8,5 juta.
Usai disepakati Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Bekasi tahun depan sebesar Rp 4,1 juta, sejumlah perusahaan di kawasan…
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dituntut menaikkan upah minimum kota (UMK) sebesar 25 persen pada tahun 2019.
Jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, UMK Kota Pekalongan menempati peringkat enam tertinggi di Jawa Tengah.