Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak ada alasan yang bersifat istimewa dalam pengesahan aturan ini pada…
Pegiat media sosial sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi mengkritik Revisi UU Kejaksaan tahun 2021. Dia khawatir independensi…
.jpeg)
Saya mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini: kapan NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang batu bara yang dijanjikan Jokowi untuk…
Masyarakat sipil menyoroti dan menilai hak leniensi yang dimiliki oleh kejaksaan tidak jelas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan revisi UU Minerba kali ini menunjukkan tindakan afirmatif negara…
Abdul Fickar Hadjar menanggapi sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor memastikan bahwa pada 2025 ini, OPD tidak melakukan perekrutan honorer
Persatuan PPPK meminta UU ASN direvisi agar menghapus diskriminasi, setara dengan PNS. Ada juga soal nasib honorer K2.
Sebanyak 90 ribu honorer Satpol PP ancang-ancang menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK
Sesuai UU ASN, mulai 2025 sudah tidak ada lagi pegawai di instansi pemerintah berstatus honorer, tenaga kontrak, atau…
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut demokrasi di Indonesia memasuki era baru.
MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen pada UU Pemilu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan tentang syarat ambang batas partai dalam mengusung Presiden. Kenapa?
Wahai seluruh rakyat Indonesia, inilah urgensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Masyarakat menyambut malam pergantian tahun 2025 dengan harapan baru terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia
Guru Besar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita menyatakan mantan Menko Polhukam Mahfud MD bisa dijerat hukum dengan pasal…
Kata Wamendagri Bima Arya soal usulan 9 calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) di Provinsi Jawa Barat.
Mukhamad Misbakhun mengingatkan PDIP konsisten dan berpolitik secara elegan soal kenaikan PPN 12 persen.
Forkopi beranggapan Undang-Undang Tentang Perkoperasian sudah terlalu lama dan perlu ada pembaruan.
Menaikkan rasio pajak bisa dapat Rp 250 triliun tiap kenaikan 1 persen. Dari batu bara dapat Rp 150…
JPNN.com 
