Sultan B Najamudin mengatakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja inskonstitusinal telah menjawab tuntutan daerah…
Indonesia for Global Justice (IGJ) bergabung dalam Tim KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional) menilai UU Cipta Kerja cacat…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengimbau Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.
Sebanyak tiga ribu buruh di Jabar akan menggelar aksi demo menuntut penolakan kenaikan upah berdasarkan PP 36/2021, Kamis…
UU Cipta Kerja tidak mengubah konsekuensi bagi pelaku usaha dalam hal pengusahaan itu tidak dilakukan, yaitu pengambilalihan bagian…
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan pemerintah daerah perlu segera melakukan penyelarasan Perda dan Perkada.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian…
Kemnaker menggelar dialog implementasi dan evaluasi PP-PKB setelah penetapan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan aturan turunannya.
UU Cipta Kerja mendapat apresiasi yang sangat besar dari Dubes Polandia Beata Stoczynska
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang menyampaikan kabar gembira terkait upaya pengenalan UU Cipta Kerja kepada investor Malaysia
Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan banyak kemudahan untuk investasi dan kegiatan berusaha. Di antara berbagai kemudahan tersebut, penyederhanaan perizinan…
Pemerintah telah menerbitkan dua PP turunan UU Cipta Kerja, yaitu PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,…
Akademisi IPB Prima Gandhi mengatakan alasan pemerintah menaikkan cukai rokok tidak tepat dan kontraproduktif dengan semangat UU Cipta…
UU Masyarakat Hukum Adat merupakan pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiap untuk memaksimalkan penerimaan berbekal terbitnya aturan baru.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menguraikan manfaat lima peraturan pemerintah yang telah diterbitkan sebagai turunan dari UU Ciptaker.
Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung yang juga Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)…
Wamenlu pun menekankan komitmen kuat pemerintah Indonesia terkait perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia
UU MD3 telah menambah tugas dan kewenangan DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah…
Para pedemo hari buruh internasional di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat rencananya akan menuju ke MK dan Istana…
Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen di tahun 2021
JPNN.com 
