Hergun Gerindra menyodorkan sejumlah solusi agar Indonesia kembali naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta politikus PDIP Arteria Dahlan untuk tidak menyebar kebohongan terkait…
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan dukungan parpolnya terhadap pengembangan energi terbarukan.
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda sebut ada 4 poin krusial terkait lingkungan hidup dan kehutanan di…
Syarief Hasan mengkhawatirkan dibukanya industri minuman keras hingga ke tingkatan pedagang kaki lima berpotensi merusak karakter dan nilai…
Ini menjadikan Pekerja PKWT memiliki jaminan Pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang di atur dalam…
Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui harmonisasi regulasi. Kehadiran UU Ciptaker hambatan pembangunan dengan cara simplifikasi…
BUMDes menjadi badan hukum setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemendes PDTT siapkan RPP-nya.
Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan menyatakan bahwa digitalisasi siaran televisi merupakan keniscayaan dan telah menjadi amanat UU Cipta…
Kunci perlindungan terhadap lahan pertanian terletak pada political will pemerintah untuk tidak menempatkan investasi di lahan produktif.
Azis Syamsuddin berharap langkah KSP menyerap aspirasi, serta menyosialisasikan UU Ciptaker diikuti leading sector kementerian lainnya. Ia juga…
Keberadaan UU Ciptaker memudahkan investor untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan dan membuka lapangan kerja.
Ahli kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan menilai selama ini banyak regulasi yang bertabrakan…
Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki KADIN Ade Sudrajat Usman menyebut UU Cipta Kerja membawa sinyal harmonisasi…
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pembahasan RUU Larangan Minol tetap mengacu UU Cipta Kerja.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi ruang sangat besar bagi UMKM.
Ketua Bidang Industri dan Perdagangan HIPMI Aelyn Halim melihat niat bagus Presiden Jokowi soal Omnibus Law Cipta Kerja.
Legislator PKS di DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah tidak menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai karpet merah…
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan kesalahan redaksional seperti di UU Cipta Kerja pernah terjadi sebelumnya.
Plt Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyatakan bahwa UU Ciptaker telah menyediakan…
Politikus Demokrat Irwan Fecho beri komentar menohok atas keputusan Presiden Jokowi menandatangani Omnibus Law UU Cipta Kerja.
JPNN.com 
