Hukum Kamis, 28 November 2019 – 20:23 WIB
Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK Gegara Salah Tulis Angka
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah elemen mahasiswa mengenai uji materi atas Undang-undang KPK.
Petrus Selestinus mengatakan sejak berlakunya UU KPK yang baru pada tanggal 17 Oktober lalu, intensitas penyelidikan dan penyidikan seharusnya…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah elemen mahasiswa mengenai uji materi atas Undang-undang KPK.
Agus Rahardjo bersama Saut Situmorang dan Laode M Syarif ikut mengajukan uji materi atas Undang-undang Nomor 19 Tahun…
Pimpinan KPK, Laode M Syarif, mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, secara pribadi.…
Politikus PKB Jazilul Fawaid menepis anggapan yang menyebut Presiden Jokowi tak bernyali untuk menerbitkan Perppu KPK.
Sejumlah aktivis antikorupsi merasa miris dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum berniat menerbitkan perppu untuk menganulir…
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya bukan pejabat yang memegang kewenangan menerbitkan perppu untuk menganulir UU baru…
Pengamat politik Ujang Komarudin meyakini Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
UU KPK memberi wewenang kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk figur yang akan duduk di Dewan Pengawas KPK periode…
Presiden Jokowi menyatakan UU KPK masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi sehingga dirinya belum berencana menerbitkan…
Siti Noor Laila mempertanyakan sikap ICW yang menyebut Mahfud MD lebih baik mundur dari Menkopolhukam jika dalam 100…
ICW meminta Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam andai tidak menyelamatkan KPK dalam 100 hari pertama sejak dilantik.
Kementerian Hukum dan HAM otomatis memberikan penomoran untuk UU KPK dan dimasukkan dalam lembaran negara.
Belum bisa memutuskan langkah yang akan diambil terhadap undang-undang KPK baru yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
UU KPK yang baru merupakan titik komitmen bagi partai politik membangun komitmen melawan praktik rasuah.
Petrus Selestinus memberi jawaban tegas terhadap polemik yang berkembang seputar ketentuan peralihan UU KPK hasil revisi tahun 2019.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek Muhammad Abdul Basit atau Abbas mengaku tidak puas atas sikap…
Anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini Undang-Undang KPK hasil revisi menjadi kewenangan Presiden…
Kabarnya, UU KPK yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 itu tidak ditandatangani Presiden Joko…
Diharapkan Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK setelah dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti.