PSI menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3
Menurut Mervin, kewenangan DPD RI mengevaluasi Perda dan Rancangan Perda sangat penting karena menunjukkan keberpihakan DPD untuk daerah.
Menurut Mervin, selain menambah satu kursi wakil ketua DPD RI, UU MD3 yang baru juga menambah kewenangan DPD…
Agung Laksono mengatakan, reaksi publik atas UU MD3 harus disikapi secara bijak. Karena itu Agung mendorong Golkar memelopori…
Sidang Paripurna MPR resmi mengesahkan tiga wakil ketua MPR yang baru, Senin (26/3), yakni A Basarah (PDIP), A…
Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menilai keputusan DPR mengesahkan UU MD3 melanggar amanat reformasi
Fahri Hamzah menjelaskan, masyarakat keliru dalam memahami UU MD3, seolah-olah UU MD3 bisa membungkam sikap kritis masyarakat.
PPP tidak mengingkari kesepakatan yang melatarbelakangi revisi UU MD3. Hanya saja, PPP menginginkan tafsir dan implementasi UU MD3…
Pasal 73 UU MD3 sempat dikritik karena polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa saksi yang tiga…
Wewenang MKD yang baru adalah memberikan pertimbangan terlebih dahulu sebelum presiden menyetujui pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota…
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyesalkan pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang menuding PKB tidak memiliki legitimasi menduduki…
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi menilai Presiden Jokowi mendengar dan memahami keresahan masyarakat terkait UU MD3 hasil…
Ketua DPR Bambang Soesatyo tak mempersoalkan langkah Presiden Jokowi yang tak menandatangani lembar pengesahan UU MD3 yang sudah…
Dalam UU MD3 baru, tambahan satu wakil ketua DPR diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Jika tak…
Sesuai amanat UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hasil revisi, tiga kursi tambahan untuk wakil ketua MPR…
Jokowi tidak menyalahkan Menkumham Yasonna, walaupun dirinya tidak bisa menerima lolosnya pasal-pasal permintaan DPR dalam revisi UU MD3.
Menurut Taufik, usulan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) itu merupakan hak konstitusional.
Bambang Soesatyo mengatakan, Rabu (14/3) merupakan hari terakhir bagi presiden untuk menandatangani UU MD3. Jika tidak ditandatangani, maka…
Hari ini menjadi batas waktu terakhir bagi Presiden Jokowi untuk menandatangani lembar pengesahan RUU MD3 yang telah disetujui…
Menurut Pramono, Presiden Jokowi mendengar aspirasi dari publik terkait pasal-pasal yang menjadi polemik di RUU MD3.
Menjelang berlakunya UU MD3, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum menyetorkan nama calon wakil ketua DPR.
JPNN.com 
