Ketua Umum Depinas Soksi Ali Wongso Sinaga mengumumkan pengesahan perubahan Surat Keputusan Hukum Dan Ham Melalui Dirjen AHU tentang…
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkap fakta baru soal kelompok Khilafatul Muslimin. Dia menyebut organisasi itu…
Kombes Aswin Siregar mengungkap data Densus 88 Antiteror tentang rekam jejak Abdul Qodir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin…
Peneliti senior Imparsial Al Araf mendorong revisi UU Ormas. Dia menilai pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan merupakan pelanggaran…
Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan bicara aspek hukum pembubaran FPI dan lahirnya FPI versi baru…
Para pelaku penyerangan keluarga Habib Assegaf Al Jufri di Solo diduga berasal dari Laskar Solo. Artinya pelaku adalah…
Para pelaku kejahatan intoleran yang mempersekusi keluarga Habib Assegaf Al Jufri di Solo pada tanggal 8 Agustus 2020,…
Sekjen Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru meminta pemerintah bertindak tegas terhadap FPI.
Menkumham Yasonna H Laoly membantah kabar yang menyebut perkumpulan #2019PrabowoPresiden telah terdaftar secara resmi di kementeriannya.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak bisa memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi ormas lokal.
Para Pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang.
Konten pornografi di aplikasi WhatsApp, negara ini sudah dalam kondisi darurat pornografi, minuman keras, dan narkoba.
Mantan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengharapkan DPR tak terburu-buru merevisi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan atau UU Ormas.
Ahmad Riza Patria menilai pemerintahan Jokowi menempuh jalan pintas dan represif dalam menertibkan ormas yang dinilai bertentangan dengan…
Fraksi Partai Demokrat DPR RI langsung tancap gas untuk merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan baru hasil pengerahan Perppu Nomor…
Yang jelas, Fahri sudah berkali-kali menyatakan bahwa Perppu ini berbahaya.
Fahri Hamzah bingung dengan sikap Partai Demokrat.
Pada pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono kali ini dirasa berbeda.
Penggalan video tersebut memuat ucapan Tjahjo seolah menyatakan paham atheisme, komunisme, marxisme dan leninisme dikecualikan dari Perppu Ormas.
Sebelumnya Fraksi Demokrat getol minta revisi UU Ormas
Sebelum ada Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU, pemerintah yang ingin membubarkan ormas harus membawa dulu ke…
JPNN.com 
