DKPP menyatakan bahwa penyatuan UU Kepemiluan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dinilai perlu direvisi, begini alasannya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendorong revisi UU Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan fraksinya menolak penggunaan hak angket Pemilu 2024. Masalahnya agak…
Yusril Ihza Mahendra membela pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo soal tidak ada larangan seorang kepala negara…
KPU memastikan kampanye dengan metode debat capres - cawapres tetap digelar di Pilpres 2024.
Putusan MK soal usia capres-cawapres suai final. Sekarang terserah Gibran bin Jokowi kalau memang berani melawan arus deras…
Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun jadi capres-cawapres trangedi demokrasi.
Ketua Dewan Nasional SETARA Intitute Hendardi menanggapi keputusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q…
Hakim MK Saldi Isra mengaku mengalami peristiwa aneh luar biasa. Singgung ada misteri terkait penarikan dan pembatalan penarikan…
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pengerahan ribuan aparat gabungan dari TNI dan Polri demi mengamankan MK pada persidangan…
PDIP mewanti-wanti para kadernya tidak menggelar aksi demo ke MK yang pada hari ini memutus permohonan uji materi…
Nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming disebut di sidang uji materi UU Pemilu soal syarat usia capres -…
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan wacana BEM UI yang ingin mengadakan debat bacapres.
.jpeg)
Prof Dr Effendi Gazali punya pemikiran sendiri: bagaimana kalau sistem pemilu anggota DPR? serahkan saja kepada masing-masing partai…
Politikus demokrat Irwan Fecho memuji putusan MK yang menolak uji materi atas sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.…
Serangan pre-emptive berikut yang patut diwaspadai adalah cuitan Denny Indrayana tentang Presiden Joko Widodo layak dimakzulkan atau di-impeach.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Denny Indrayana harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang salah dan jauh dari fakta.
Sekjen PDIP menyebutkan tetap melalukan kajian dan evaluasi menyikapi kemungkinan partai merevisi UU Pemilu..
Fadli Zon menilai MK telah memupus kekhawatiran banyak pihak bahwa Pemilu Legislatif 2024 akan dikembalikan ke sistem proporsional…
JPNN.com 
.jpeg)
