Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut Perppu Pemilu hanya untuk mengakomodasi DOB Papua dalam Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menyebutkan pihak yang menolak putusan MK akibat tidak membaca undang-undang
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan pergerakan menuju Pilpres 2024 sudah berjalan dengan baik
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) sodorkan usulan ini sebagai solusi agar ketentuan PT 20 persen bisa…
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati menyatakan pihaknya akan merekrut masyarakat untuk menjadi saksi demokrasi dalam mengantisipasi skandal Demokrasi…
Jerry Massie meminta menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi mundur dari jabatan jika maju sebagai Capres 2024 di…
Jubir Partai Garuda Teddy mengatakan apabila ada yang mengatakan pejabat ikut kampanye tidak etis, hal itu tentu subjektif.
Cornelis mengingatkan ASN tidak terlibat politik praktis. Jangan sampai gegara politik praktis, para ASN atau pejabat kehilangan jabatan.
Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni alias Wanita Emas dan rombongan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada…
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku kecewa karena semua fraksi menolak revisi UU Pemilu menyusul pembentukan tiga provinsi…
Pusako menilai hasil uji materi UU Pemilu soal verifikasi parpol adalah salah satu putusan teraneh yang pernah dibuat…
Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-undang…
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, putusan No 53/PUU-XV/2017 seperti dikoreksi oleh MK sendiri, dengan membuat dua kategori…
Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Pasal 173 UU…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan PKB setuju untuk merevisi UU Pemilu tanpa…
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap UU Pemilu…
Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR untuk memikirkan bangsa ini dengan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan terjadinya revisi UU Pemilu, serta digelarnya pilkada serentak pada 2022 dan 2023.
Desain pemilu harus dievaluasi lewat revisi UU Pemilu guna mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019.
MK menolak gugatan judicial review yang diajukan Rizal Ramli terkait aturan ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu.
Fahri Hamzah mengatakan bahwa akan banyak calon pemimpin muncul jika tidak ada presidential threshold pada Pilpres 2024 sebagaimana…
JPNN.com 
