Melalui UU P2SK, Kemenkeu optimitis mampu mereformasi industri jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
Ketua Umum Indonesian Crypto Community Association (ICCA) Rob Raffael Kardinal memberikan dukungan terhadap proses pemilihan Dewan Komisioner OJK
Ketum ICCA mendukung proses pemilihan DK OJK dan mendorong implementasi UU PPSK.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan bisa memicu konflik kepentingan
UU PPSK telah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan
Diketahui OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa…
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mengkritik kewenangan penuh yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada OJK dalam UU PPSK
UU PPSK telah mengukuhkan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan
Kewenangan menyidik kasus tindak pidana keuangan sebagaimana diatur UU PPSK telah memperkuat fungsi OJK
UU PPSK disahkan untuk memperkuat landasan hukum reformasi pasar modal, uang, valas, dan aset kripto.
Mukhamad Misbakhun pengin Indonesia segera memiliki UU PPSK untuk memberdayakan serta melindungi para pelaku UMKM.
JPNN.com 
