Wahai seluruh rakyat Indonesia, inilah urgensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Koalisi masyarakat sipil terdiri dari Indonesia Food Security Review (IFSR), MAKSI, dan FOS, menyampaikan berkas permohonan judicial review…
Wakil Kepala BPIP Karjono Atmoharsono menjelaskan wajib hukumnya penyusunan buku teks utama pendidikan Pancasila memahami Pancasila Sejati, Sejatinya…
FSGI menyentil KPAI yang mengkritik Dinas Pendidikan berbagai daerah atas larangan bermain Lato-Lato di sekolah. Begini argumentasinya.
Yandri Susanto kembali menegaskan tekadnya untuk menentang penghapusan madrasah di UU Sisdiknas
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan pemerintah mesti menyerap aspirasi masyarakat dalam merevisi UU Sisdiknas
RUU Sisdiknas akhirnya masuk ke DPR RI setelah sempat ditentang oleh berbagai kalangan pendidikan
Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsuddin menyampaikan keresahan soal RUU Sisdiknas ke Wakil Ketua MPR…
Guru Besar Universitas Parahyangan Prof Johannes Gunawan atau Jogun menyebut pembentukan BSKAP bertentangan dengan UU Sisdiknas. Begini penjelasannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo yang belum mengetahui isi revisi UU Sisdiknas.
Saat ini, Kemendikbudristek masih menampung masukan dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan serta diskusi draf lintas kementerian.
Ketum PGRI meragukan revisi UU Sisdiknas mengakomodasi kepentingan guru karena ada beberapa alasannya.
Aliansi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat meminta pembahasan terkait RUU Sisdiknas ditunda.
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin mengatakan pembubaran BSNP oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim bertentangan dengan UU Sisdiknas.…
ketum PB PGRI memohon kepada pemerintah agar tidak menghilangkan peran pengawas dan penilik sekolah
Berita pendidikan: Tiga tiga undang-undang pendidikan yaitu UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Guru dan Dosen, sudah…
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Donni Koesoema mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional (UN).
Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, padahal anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat sebanyak Rp 500 triliun.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut gelar Dr HC dari Universitas Negeri Padang untuk Megawati Soekarnoputri merupakan pengakuan penting.
JPNN.com 
