Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menggelar aksi simpatik mendukung revisi UU TNI. Begini tuntutan mereka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebut RUU TNI membahas tiga hal, yakni kedudukan instansi militer, usia…
Posisi Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dianggap melanggar Undang-Undang TNI No 34 tahun 2004 Pasal…
Peneliti senior Imparsial Al Araf mengkritik wacana perluasan prajurit aktif menempati posisi sipil seperti tertuang dalam Revisi UU…
Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai terjadi pelanggaran UU dalam pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab era…
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan revisi UU TNI khususnya Pasal 47, setelah heboh tentara aktif…
Pakar hukum tata negara Refly Harun soroti kesalahan soal jabatan Mayor Teddy Indra Wijaya yang diangkat Presiden Prabowo…
Revisi UU Penyiaran, UU Mahkamah Konstitusi, UU TNI dan Polri, sampai perubahan aturan batas usia calon kepala daerah…
Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengulas beleid dalam Revisi UU TNI soal penugasan prajurit aktif di jabatan publik. Apakah…
DPR menyetujui empat Revisi Undang-Undang (RUU) hasil inisiatif Badan Legislasi (Baleg) menjadi draf aturan prakarsa legislatif. Apa saja…
Koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI membatalkan rencana revisi UU TNI yang diajukan pemerintah, karena mengkhianati reformasi.
Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era…
KSAD Jenderal Agus Subiyanto menyatakan prajurit TNI wajib mengundurkan diri jika ingin berpolitik praktis pada Pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI saat ini tidak diperlukan. Begini kekhawatirannya.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi pemberian pangkat tituler untuk pesulap cum pewara Deddy Corbuzier.
Presiden Jokowi menegaskan belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga.
Anton merasa wajar apabila ada yang mengusulkan revisi UU TNI perihal perluasan kementerian atau institusi yang bisa ditempati…
TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi penempatan perwira tentara di Kementerian sehingga Luhut mengusulkan revisi UU TNI.
Pengamat militer Muradi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) belum tegas soal penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah dari TNI…
Politikus PDIP TB Hasanuddin mengkritisi Mendagri agar mengacu pada UU TNI untuk penetapan penjabat kepala daerah
Eks Sesmilpres yang juga Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin turut mengomentari keputusan Jenderal Andika mencabut larangan keturunan…
JPNN.com 
