Diketahui, Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu mengesahkan Perpu Ciptaker tersebut untuk legitimasinya mengahadapi resesi global
DPN Peradi bersama UKI dan Kemen PPPA menggelar sosialisasi UU TPKS yang kini sudah mulai diberlakukan di masyarakat.
Pakar hukum kehutanan Sadino menyebut tidak ada sanksi pidana dalam penyelesaian masalah kawasan hutan.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menilai disahkannya UU Cipta Kerja yang menjadi pangkal persoalan seperti kejadian…
Masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi diberikan agar pelaku usaha bisa menyiapkan teknologi mumpuni. Simak selengkapnya.
Ahmad Doli Kurnia membantah revisi UU Desa untuk perpanjangan masa jabatan kades bisa menjadi pintu masuk perpanjangan masa…
Ketua DPD KNPI Tangerang Juanda menilai perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun cuma menyuburkan politik dinasti hingga…
Menurut kesaksian Bupati Morowali Utara sendiri, kata Inas, etos kerja dan disiplin kerja TKA Cina sangat tinggi sehingga…
Airlangga mengatakan tindak lanjut Putusan MK atas UU Cipta Kerja tidak hanya untuk dapat menjawab kebutuhan penciptaan lapangan…
DPC GMNI Kabupaten Tangerang tolak perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun. Waktu enam tahun dinilai cukup membangun…
Politikus PPP Musa Weliansyah menilai sebaiknya jangan ada Pilkades, kepala desa (kades) angkat saja dari ASN oleh bupati…
Politikus PPP Musa Weliansyah menilai alasan perpanjangan masa jabatan kades (kepala desa) menjadi 9 tahun melalui revisi UU…
Ketua DPR RI Puan Maharani tidak mau terburu-buru soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun. Efektivitasnya bakal…
Terbaru: Seorang politikus PPPK menolak rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades melalui revisi UU Desa, yakni…
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan bisa memicu konflik kepentingan
Pakar kebijakan publik Unej Hermanto Rohman menilai perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun bukan jaminan keberhasilan membangun…
PAPDESI mengaku bakal mengawal usulsan revisi UU Desa yang mengatur soal masa jabatan kades.
Cak Imin bilang masa jabatan perangkat desa tidak bisa disamakan dengan masa jabatan kades.
Anggota DPR Charles Meikyansah masa jabatan kepala desa atau kades ditambah dan tunjangan hingga 5 persen dari dana…
Mendes PDTT Gus Halim mendukung aspirasi kades se-Indonesia yang meminta revisi UU Desa terkait pengaturan masa jabatan.
DPR RI setuju dilakukan revisi UU Desa untuk perpanjangan masa jabatan kades (kepala desa) bakal jadi 9 tahun…
JPNN.com 
