Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut MAH, sosok pembantu Bjorka dijerat dengan UU ITE. Tetapi, MAH tidak ditahan…
Polisi membeberkan fakta baru kasus oknum ASN tentang motor pelajar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Begini nasib pelakunya.
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menilai tindakan Eko Kuntadhi tidak cuma menghina Ning Imaz, tetapi juga…
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan hak guru makin berkurang di dalam RUU Sisdiknas. Dalam UU Guru dan…
Yandri Susanto kembali menegaskan tekadnya untuk menentang penghapusan madrasah di UU Sisdiknas
.jpeg)
Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP. Suharso Monoarfa pun kehilangan angin. Posisinya tiba-tiba sangat sulit: mau melawan atau…
Komisi III DPR RI menyerap Aspirasi RUU Hukum Acara Perdata di Bali, simak selengkapnya
Mukhamad Misbakhun pengin Indonesia segera memiliki UU PPSK untuk memberdayakan serta melindungi para pelaku UMKM.
Wamenaker Afriansyah Noor menyampaikan apresiasi kepada ILO yang mengkaji pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Beberapa kementerian pun menolak mengesahkan PP tersebut karena dua UU di atasnya saling bertentangan, sehingga membingungkan mana yang…
Tidak ada alasan lagi bagi DPR dan pemerintah untuk menunda revisi UU Sisdiknas.
Mensos Risma meminta agar pelaku kejahatan seksual diberi sanksi maksimal, salah satunya memohon agar Presiden Jokowi tidak memberikan…
Nikita Mirzani mengaku bersedia dipenjara asalkan polisi penuhi 4 syarat yang diajukannya.
Fery Kusuma mengkritik rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan revisi UU TNI yang dianggap bakal mencederai reformasi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan pemerintah mesti menyerap aspirasi masyarakat dalam merevisi UU Sisdiknas
Gus Miftah berkomentar soal pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum tentang poligami.
Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim menegaskan PPG untuk guru ASN dan honorer di RUU Sisdiknas diputihkan, tetapi tunjangan ditingkatkan.…
Telkomsel memperkenalkan robot yang diberi nama UU dalam ajang pertemuan keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital (DEWG) G20 di…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui peraturan presiden.
Parlemen Thailand telah mensahkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penindasan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa
Peneliti senior Imparsial Al Araf mengkritisi rencana pembentukan DKN atau Wankamnas dan revisi UU TNI. Begini kecurigaanya.
JPNN.com 
