Parpol Kamis, 21 Juli 2022 – 09:00 WIB
Simak, Harapan Wanita Emas Soal Waktu Pendaftaran Parpol di Sipol Pemilu 2024
Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni alias Wanita Emas dan rombongan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada…
Video penangkapan Nikita Mirzani di sebuah mal kawasan Senayan, beredar di media sosial.
Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni alias Wanita Emas dan rombongan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada…
PPP mendorong kadernya, Uu Ruzhanul Ulum, menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilgub Jabar 2024.
IPW turut menyoroti kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani. Simak selengkapnya.
Penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Nikita Mirzani dipimpin oleh seorang perwira Polri, AKP David Adi Kusuma.
Anggota DPR dari Dapil Papua Yan Permanes Mandenas membantah pernyataan Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Simak kalimatnya
Indra Tarigan menuntut polisi menahan aktris Nikita Mirzani tekait dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Polda DIY menangkap tujuh pelaku pedofilia di enam provinsi berbeda. Penangkapan ini merupakan pengembangan pedofil yang ditangkap di…
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku kecewa karena semua fraksi menolak revisi UU Pemilu menyusul pembentukan tiga provinsi…
Politikus asal Magetan, Jatim, ikut geregetan menyikapi kasus Mas Bechi Jombang, tersangka kasus pencabulan terhadap lima santriwati.
Komnas HAM meminta aparat penegak hukum menerapkan UU TPKS terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren, salah satunya…
Bamus Betawi mendesak polisi segera mengusut dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan Abu Janda karena mengedit dan menyebarkan…
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan UU TPKS bisa diterapkan kepada pelaku dan pihak yang…
Pemerintah diminta segera menyusun aturan turunan mengenai UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut UU Pemasyarakatan perlu dibentuk untuk mengakomodasi perkembangan hukum dewasa ini.
DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Pangeran Khairul Saleh menyatakan tak ada lagi diskriminasi
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta warganya untuk sementara tidak menyumbangkan harta melalui yayasan Aksi Cepat Tanggap…
Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menghentikan operasionaln di…
Uu Ruzhanul Ulum meminta kepala daaerah di Jabar mengecek izin lokasi, operasional, dan legalitas ACT.
Komisi III DPR sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU
Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir mengungkapkan masalah honorer K2 akan selesai menunggu presiden baru