Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menyambut positif UU Minerba untuk…
UKM Debat Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang mengadakan seminar hukum bertajuk Pro Kontra Asas Dominus Litis dalam Perubahan…
Baleg DPR bersama pemerintah yang diwakili Menkum dan Menteri ESDM sepakat membawa RUU Minerba dibawa ke Paripurna.
Delapan fraksi setuju Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) dibawa ke Tingkat II atau Rapat Paripurna,…
Sejumlah pihak mulai dari ahli pidana hingga advokat mempertanyakan urgensi hak imunitas jaksa.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid membuka saluran aspirasi masyarakat terkait RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Waka MPR Lestari Moerdijat mendorong segera disahkannya UU PPRT sebagai wujud perlindungan terhadap pekerja rumah tangga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyarankan revisi UU TNI khususnya Pasal 47, setelah heboh tentara aktif…
Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa yang bakal dilegalisasi melalui Revisi UU…
.jpeg)
Kalau jadi Rosan dan Pandu yang akan memimpin Danantara, maka peta personalia di sekitar Presiden Prabowo Subianto mulai…
Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan aktris Nikita Mirzani terhadap selebgram sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Selatan Agus Setiawan menilai revisi UU Kejaksaan bakal memberikan keistimewaan terhadap…
Institute of Energy and Development Studies (IEDS) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang revisi UU Nomor 4…
Revisi UU Kejaksaan dikritik. Asas Dominus Litis dinilai berisiko memicu monopoli kewenangan jaksa.
Anggota Baleg DPR RI Abraham Sridjaja mengatakan revisi UU Advokat harus segera dibahas demi mengembalikan muruah profesi advokat.
Advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto merasa RUU Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan perlu dikaji…
Konkretnya: perusahaan BUMN tidak lagi harus diperiksa BPK. Jalan tengahnya: diperiksa oleh kantor akuntan yang disetujui BPK (Badan…
Akademisi Universitas Indonesia menyampaikan perlu revisi regulasi agar Danantara bisa berjalan optimal.
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dikhawatirkan berpotensi mengulang kembali tragedi 2019.
Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN.
DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi aturan resmi. Kapan?
JPNN.com 
