Viva Yoga mengkritik secara keras pihak yang selama ini mendorong Jokowi untuk maju tiga periode.
Bambang Soesatyo menekankan pentingnya nilai-nilai Empat Pilar MPR dalam menjaga keutuhan NKRI
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan hasil kajiannya mengenai rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membandingkan semangat dan suasana kebatinan saat membuat Undang-Undang Dasar 1945 dan…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tidak ada sama sekali pembahasan tentang masa jabatan presiden. Pasalnya, periodesasi presiden…
Antonius Benny Susetyo menanggapi pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menyentil masa jabatan presiden tiga periode.
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyatakan bahwa alasan penting di balik reformasi untuk menumbangkan Orde Baru ialah membatasi…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Jokowi juga sudah sejak jauh hari menegaskan tidak ada niat dari dirinya…
MPR RI memilih Panggung ZK Toktan sebagai lokasi Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan di Riau.
Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin, angkat bicara merespons wacana lockdown Indonesia terkait penyebaran virus…
Hidayat menuturkan hingga saat ini belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai keluarga padahal eksistensi lembaga keluarga…
MPPI dukung langkah Zulkifli S Ekomei mengajukan gugatan ke PN Jakpus, terkait UUD 1945 saat ini yang dianggap…
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sementara…
Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono meminta MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen Pasal 7 UUD 1945.
Salah satu alasan MPR mewacanakan amendemen terbatas UUD 1945 adalah ingin memasukkan kembali haluan negara dalam Undang-Undang Dasar.
Wakil Ketua MPR Saifullah Tamliha mengharapkan semua masyarakat terlibat dalam pembahasan rekomendasi MPR tentang amendemen UUD 1945.
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan rencana amendemen atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden.
Politikus NasDem mengatakan persoalan amendemen UUD NRI 1945 itu bukan masalah setuju atau tidaknya tetapi masyarakat harus dilibatkan.
Partai Gerindra siap mengadang amendemen UUD 1945 jika tujuannya mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Perlu melihat sejauhmana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution…
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN.
JPNN.com 
