Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak jika amendemen konstitusi justru membuka ruang bagi presiden bisa…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, amendemen pasal di UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan…
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menggulirkan wacana tentang pembatasan masa jabatan seseorang di kursi kepresidenan hanya satu periode.
Pemerintah diharapkan melakukan pengkaderan ideologi untuk memantapkan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memanfaatkan prangko PT Pos Indonesia untuk menyosialisasikan PAncasila, UUD 1942, Bhinneka Tunggal Ika dan…
Senator dari DKI Jakarta Sabam Sirait menyatakan, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diperkuat melalui emendemen UUD 1945.
GKI menyampaikan aspirasi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Penerimaan aspirasi ditandai dengan penyerahan buku berjudul “Mengapa…
Kepala KSP Moeldoko memastikan pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, batal jika yang bersangkutan tidak berubah pikiran terkait…
Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Maruf Amin mengunjungi makam Sisingamangaraja XII di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jumat (5/10).
Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma'ruf Amin memastikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bukan tagut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, berkat jasa para founding fathers maka Indonesia memiliki konstitusi sebagai rumusan dalam berbangsa…
Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) menggandeng Lemhanas untuk menggembleng anggotanya dengan latihan dasar kepemimpinan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Prabowo Subianto yang menjadi pengusaha sejak berhenti dari TNI ternyata juga tak beres…
Ketum MUI KH Ma'ruf Amin mengharapkan semua elemen bangsa termasuk umat Islam menganggap Pancasila sebagai komitmen kebangsaan yang…
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen membuat negara tak bisa…
Pelaksana tugas Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai tindakan tegas terhadap organisasi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan Pancasila sudah final sebagai ideologi dan dasar negara. Karenanya, Zulkifli mengatakan,
Pemuda Muhammadiyah tidak sepakat untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia karena konsepnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyayangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang…
JPNN.Com - Banyak pihak meramalkan Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat pada 2017 ini. Salah satunya adalah…
JPNN.com 
