Tingkat kepatuhan membayar pajak di Kalimantan Timur (Kaltim) terbilang masih sangat minim.
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara meyakini jumlah pelapor surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan meningkat.
Enam pengusaha kelas kakap Indonesia mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak karena taat membayarkan kewajibannya.
Badan Pendapatan (Bapenda) atau Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengambil langkah tegas. Bapenda terpaksa memasang baliho dua wajib pajak…
Sebanyak 60 persen wajib pajak memilih melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan menggunakan e-filing pada 2018.
Tim gabungan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Pemko Palembang menindak para…
Tarif pajak penghasilan (PPh) Final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) resmi berubah dari satu persen menjadi…
Realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) hingga pertengahan September 2018 baru mencapai Rp 12,8…
Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar menyampaikan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak untuk membayar pajak.
Kantor Samsat di Jl Kapten A Rivai, Palembang, Sumatera Selatan, diserbu ratusan wajib pajak (WP) sejak pertama masuk…
Jumlah surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak (WP) badan yang masuk baru 325 ribu atau 23 persen dari target.
Ada beberapa alasan yang membuat wajib pajak tidak mau melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan atau SPT pajak.
Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan hingga 31 Maret 2018 mencapai 10,5 juta.
Ada peningkatan pelaporan wajib pajak pribadi 12 persen dibandingka tahun 2017 lalu.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunjukkan jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) yang masuk mencapai 8.155.211…
target jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) melalui e-filing sebanyak 182 ribu.
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 16,3 triliun…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 telah meresahkan wajib pajak
Pemerintah berharap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165/2017 meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) sekaligus memperluas basis data pajak.
Penarikan pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir akan dilakukan secara online pada Oktober tahun ini.
Kantor Pajak Pratama (KPP) Batam Selatan bakal melakukan tindakan gijzeling (penyanderaan) terhadap dua Wajib Pajak (WP) yang tidak…
JPNN.com 
