Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto disorot oleh warganet karena pernyataan yang kontroversial. Nih…
Menteri Imigrasi dan PAS Agus Andrianto meminta arahan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza…
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM…
Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang.
Bareskrim Polri diminta untuk meninjau ulang penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya ke direksi PT KSM.
Yusril Ihza Mahendra minta perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo atas dugaan kasus lahan yang berlokasi di Musi…
.jpeg)
Gempa bumi datang lebih cepat dari skenario siapa pun. Episentrum gempa kali ini di Mahkamah Konstitusi. Ini memang…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra merespons usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan…
Kepengurusan baru Partai Bulan Bintang (PBB) dinilai cacat administrasi, Kemenkumham diminta mencabut SK pembentukan.
Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Fahri pimpin Partai Bulan Bintang.
Jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto nantinya kemungkinan bertambah dari 34 menjadi 40 kementerian.
Hotman Paris meminta ahli yang dihadirkan Timnas AMIN itu jangan cuma omon omon. Apa yang terjadi?
Para ketum partai politik pengusung Prabowo-Gibran mulai merapat ke kediaman capres Prabowo Subianto.
Wakil Dewan Pengarah TKN Yusril Ihza Mahendra menyebut pihaknya tidak mengkhawatirkan rencana kubu Ganjar-Mahfud untuk membawa hasil pemilu…
Yusril Ihza Mahendra menyebut kubu Prabowo-Gibran menyiapkan pengacara sebanyak ini untuk menjadi pihak terkait menghadapi gugatan Pilpres 2024…
Yusril Ihza Mahendra menanggapi soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR, hingga wacana pemakzulan Jokowi. Ada…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu hak angket DPR terkait pelaksanaan Pemilu 2024
Yusril Ihza Mahendra mengulas film Dirty Vote, yang menurutnya tidak bisa disebut sebagai dokumenter.
Yusril Ihza Mahendra membela pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu.
Yusril Ihza Mahendra menilai gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dimunculkan oleh Kelompok Petisi 100 sangat inkonstitusional
Yusril Ihza Mahendra menilai Bawaslu Jakpus tidak punya wewenang menyatakan aksi Gibran membagikan susu di area CFD melanggar…
JPNN.com 
