Hukum Rabu, 19 Juli 2017 – 16:09 WIB
HTI Dibubarkan, Yusril: Kediktatoran Jangan Diberi Tempat
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tinggal diam menyikapi langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mencabut…
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tinggal diam menyikapi langkah pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mencabut…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di Mahkamah…
Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendaftarkan gugatan judicial review atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organsasi Masyarakat…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Setya Novanto bisa diberhentikan sementara dari jabatan Ketua DPR, menyusul…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum…
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa ada yang aneh dengan penerbitan Peraturan Pemerintah…
Putra daerah yang juga tokoh nasional, Prof Yusril Ihza Mahendra kemarin (16/7) terlihat turun langsung membantu masyarakat Belitung…
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menunjukkan simpati dan empatinya kepada para korban banjir di Belitung dan Belitung Timur…
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra heran melihat masih banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis umat Islam, yang…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah pandangan Todung Mulya Lubis yang menyebut dirinya hanya mengerti hukum…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan memberi kuasa pada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas terbitnya…
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa persoalan pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra menyarankan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar…
Perdebatan soal presidential threshold (PT) dalam RUU Pemilu masih hangat. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengancam…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu produk yang dihasilkan di awal era reformasi. Lahirnya reformasi merupakan kritik
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) John Kennedy Aziz mempersoalkan pendapat sejumlah pakar yang…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa DPR berhak menggunakan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum,…