Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menunjukkan simpati dan empatinya kepada para korban banjir di Belitung dan Belitung Timur di…
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra heran melihat masih banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis umat Islam, yang…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah pandangan Todung Mulya Lubis yang menyebut dirinya hanya mengerti hukum…
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan memberi kuasa pada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas terbitnya…
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa persoalan pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra menyarankan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar…
Perdebatan soal presidential threshold (PT) dalam RUU Pemilu masih hangat. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengancam…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu produk yang dihasilkan di awal era reformasi. Lahirnya reformasi merupakan kritik
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) John Kennedy Aziz mempersoalkan pendapat sejumlah pakar yang…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa DPR berhak menggunakan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum,…
Perdebatan soal presidential threshold masih keras. Fraksi-fraksi lebih memilih jalan tengah, yaitu 10–15 persen.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra akan menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Rancangan…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi pemberitaan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong Badan Usaha…
Pansus hak angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang sejumlah pakar hukum pidana dan tata negara.…
Yusril Ihza Mahendra berharap pemerintah menerbitkan abolisi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyeret para ulama.
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengharapkan pemerintah menerbitkan abolisi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak relevan membicarakan ambang batas pencalonan presiden…
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, persoalan yang membelit Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib…
JPNN.com 
