Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, menyampaikan bahwa lambatnya Pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau (PKKPR) disebabkan karena ketiadaan kebijakan satu peta(one-map policy).